Max Lane: Kolonialisme Sumber Keterbelakangan Indonesia

>

 

Hari beranjak malam. Puluhan anak muda sudah memenuhi ruangan Realino Multicultur Campus yang tidak terlalu besar di kawasan Gejayan, Yogyakarta, medio Januari 2011 lalu. Mereka begitu antusias mengikuti diskusi buku berjudul ‘Sejarah Alternatif Indonesia’ karangan Malcolm Caldwell dan Ernst Utrect. Siapa yang dinanti para anak muda itu? Dia adalah Max Lane, seorang penulis dan pengajar masalah politik, sejarah dan sastra Indonesia di beberapa universitas di Australia. Kata anak-anak muda, Max Lane adalah ilmuwan berhaluan kiri!

Continue reading

Posted in Politik | Leave a comment

>Upah Layak Jurnalis di Yogyakarta 2011, Sebesar Rp 3.147.980

>

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menyatakan tahun 2011 ini upah layak jurnalis untuk wilayah Yogyakarta minimal sebesar Rp 3.147.980. Peluncuran mengenai upah layak jurnalis ini ditandai dengan diskusi dengan tema ‘Memperjuangkan Profesionalisme Pers Melalui Kesejahteraan Jurnalis’ di joglo Karta Pustaka, Bintaran, Yogyakarta, Kamis (20/1).

Diskusi ini menampilkan pembicara anggota DPRD Komisi D, Arief Rahman Hakim, Ketua PWI Yogyakarta, Sihono dan Koordinator Divisi Program, AJI Yogyakarta, Bambang Muryanto. Hadir dalam diskusi ini adalah sejumlah jurnalis di Yogyakarta dan para aktivis buruh.

Dalam pernyataannya, sekretaris AJI Yogyakarta, Masjidi mengatakan jumlah upah layak jurnalis hasil survey AJI Yogyakarta jauh diatas UMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp 808 ribu. “AJI Yogyakarta bersama Komite Bersama Tolak UMP DIY, sudah menolak UMP versi pemerintah ini,” tandas Masjidi.

Dalam pemaparannya, Bambang Muryanto mengatakan bahwa upah layak jurnalis versi AJI Yogyakarta itu berlaku untuk jurnalis fresh graduate yang baru masuk kerja dengan pengalaman 0 tahun dan belum berkeluarga. Bila sang jurnalis sudah berkeluarga dan lama kerjanya bertambah maka upahnya otomatis harus naik.

Ketua PWI Sihono dalam kesempatan itu menyatakan ingin menerima banyak masukan demi memperbaiki kondisi kerja jurnalis. Sihono mengakui di Yogyakarta masih ada jurnalis yang mendapat upah belum layak. “Kalau upahnya belum layak, sulit mengharapkan para wartawan dapat bekerja secara profesional,” ujar pemimpin redaksi koran Minggu Pagi itu.

Sementara itu Arif Rahman Hakim menyambut baik hasil survey upah layak jurnalis dari AJI Yogyakarta. Menurutnya upah sektoral untuk buruh memang tidak sama dan tidak dapat disamaratakan. “Kalau jurnalis memang membutuhkan laptop untuk kerja tetapi buruh pabrik kemungkinan tidak memerlukan,” ujarnya memberi alasan mengapa ada perbedaan upah antar sektor buruh.

Diujung diskusi, Mustakim sebagai moderator membacakan pernyataan sikap resmi AJI Yogyakarta. Antara lain, meminta perusahaan media di Yogyakarta memberikan gaji yang layak untuk para jurnalisnya, agar dapat menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, mendesak Gubernur DIY menyesuaikan UMP 2011 berdasarkan kebutuhan hidup riil para pekerja, mendesak pemerintah pusat dan DPR mengkaji ulang sistem outsourcing karena merugikan jurnalis dan mengajak seluruh jurnalis di DIY agar menerapkan kode etik jurnalistik, mengawal kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar. (foto dan teks: bambang muryanto)

Posted in Kegiatan AJI Yogyakarta | Leave a comment

>Warga Tiga Desa Tolak Pembangunan Sabo Dam

>

Sekira 60 warga yang mewakili tiga desa di lereng Gunung Merapi, yaitu Wonokerto, Girikerto (Sleman, Yogyakarta) dan Kaliurang, Srumbung, Magelang mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak di Jalan Magelang, Yogyakarta. Mereka menolak rencana pemerintah membangun sabo dam, penahan aliran lahar dingin di sungai-sungai yang melewati desa mereka.

“Kami keberatan dan menolak pembangunan sabo dam,” ujar Suwadji, perwakilan warga yang menjadi juru bicara warga, Jumat (4/2). Pihak Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak yang menerima rombongan warga dari lereng Gunung merapi itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Pantai, Syahril.

Dalam pernyataannya, warga asal Kaliurang itu mengatakan berdasarkan pengalaman sejarah, pembangunan sabo dam membawa dampak negatif, seperti merusak alam, merusak lahan pertanian di sekitar sabo dam, merusak mata air, awan panas dan lahar dingin menjadi mudah menyebar ke pemukiman penduduk yang berada di sekitar aliran sungai. “Karena itu, kami sepakat tolak pembangunan sabo dam,” tandas Suwadji.

Usai memberikan pernyataan, warga kemudian keluar dari ruang pertemuan. Mereka memang hanya ingin mengutarakan aspirasinya saja tanpa ingin berdiskusi.

Usai mendengarkan tuntutan masyarakat, Syahril menyatakan berterima kasih. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak yang kebetulan sedang tidak ada di kantor.

“Kami akan mempelajari aspirasi dari masyarakat ini,” janji Syahril.

Di luar pertemuan, Suwadji mengatakan sebagai pengganti pembangunan sabo dam, lebih baik pemerintah membangun talud di sepanjang aliran sungai. Sementara itu Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Suparlan mengatakan saat ini tidak tepat membagun sabo dam lagi. “Sekarang kan masih banjir lahar dingin, kok akan membangun sabo dam,” ujarnya. (foto dan teks: bambang muryanto)

Posted in Bencana | Leave a comment

>Desa Sirahan Terbenam Lahar Dingin

>

Bencana dari Gunung Merapi belum juga berhenti. Desa Sirahan, Salam, Kabupaten Magelang yang terletak sekitar 30 km di selatan Gunung Merapi pun tidak terhindar dari bencana. Banjir lahar dingin yang berasal dari Gunung Merapi dan mengalir melalui Kali Putih meluap dan membenamkan desa ini yang posisinya tidak jauh dari sungai itu.
Ratusan rumah di desa ini terbenam hingga ke atap rumah. Sebagian rumah hancur dan banyak penduduk yang tidak sempat menyelamatkan harta kekayaan mereka. Tampak seorang penduduk menjemur pakaian yang basah karena terbenam banjir lahar di atap rumahnya yang kini hanya beberapa centimeter dari permukaan tanah.
Akibat banjir lahar dingin yang dahsyat, kini Desa Sirahan menjadi berada di tengah aliran sungai. Hal ini disebabkan banjir lahar dingin merusak aliran Kali Putih sehingga air sungai memasuki wilayah tempat tinggal penduduk. (foto dan teks: bambang muryanto)
Posted in Bencana | Leave a comment

>Bus Pariwisata Terjebak Lahar Dingin di Desa Jumoyo

>

Sebuah bus pariwisata terjebak banjir lahar dingin yang meluap dari Kali Putih yang melintasi jalan raya Yogyakarta – Semarang di Desa Jumoyo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya material vulkanik (pasir) yang berasal dari puncak Gunung Merapi itu menutupi badan bus setinggi 60 cm.
Curah hujan yang tinggi di puncak Gunung Merapi awal Januari 2011 ini menyebabkan wilayah Desa Jumoyo sering menjadi langganan bajir lahar dingin. Selain menghancurkan rumah-rumah penduduk, banjir lahar dingin ini juga menyebabkan lumpuhnya jalur transportasi karena badan jalan tertutup material. (foto dan teks: bambang muryanto)
Posted in Bencana | Leave a comment

>Banjir Lahar Dingin Menyapu Jumoyo

>

Setelah erupsi Gunung Merapi berhenti, bencana masih saja terjadi. Kali ini, hujan lebat yang turun di puncak Merapi menyebabkan banjir lahar dingin. Jutaan kubik material berupa pasir dan batu-batu besar dan kecil turun melalui sungai-sungai yang berhulu di gunung setinggi sekira 2980 meter itu. Salah satunya adalah Sungai Putih (Kali Putih), Januari 2011.
Bajir lahar dingin yang melewati Kali Putih menyebabkan putusnya jalur transportasi Yogyakarta – Semarang, di Desa Jumoyo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Banjir lahar ini juga menghancurkan rumah-rumah penduduk di Desa Jumoyo. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dari penduduk di Desa Jumoyo karena setiap hujan turun, penduduk sudah mengungsi. Ini adalah contoh yang bagus dari praktek pengurangan resiko bencana. (foto dan teks: bambang muryanto)
Posted in Bencana | Leave a comment

>PR2MEDIA: Ada Regulasi yang Belum Jamin Kebebasan Berekspresi

>


“Di atas langit masih ada langit,” demikian kata pepatah. Diatas regulator media massa, ternyata ada PR2MEDIA (Pemantau Regulasi dan Regulator Media), sebuah NGO yang mempunyai ‘kuasa’ mengontrol lembaga pengatur dan aturan dalam bidang media. Untuk apa sebetulnya lembaga ini hadir?

Direktur PR2MEDIA, Amir Effendi Siregar mengatakan walaupun Indonesia sudah menjalani proses demokratisasi selama 12 tahun namun demokratisasi di bidang media baik cetak dan elektronik mempunyai banyak masalah dan tantangan. “Masih ada regulasi yang belum menjamin kebebasan berekspresi, regulatornya pun masih belum berfungsi maksimal,” ujarnya saat memberi sambutan dalam peluncuran buku berjudul Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi, di Hotel Santika, Senin (24/1).

Buku ini merupakan hasil pemantauan PR2MEDIA terhadap lima regulator media, yaitu Dewan Pers, Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI) dan Badan Regulasi Telekomunukasi Indonesia (BRTI). Acara peluncuran ini diisi dengan diskusi buku hasil penelitian itu dengan pembicara tim dari PR2Media (dipimpin S Bayu Wahyono), Triyono Lukmantoro (dosen jurusan komunikasi Universitas Diponegoro) dan Eko Maryadi (pengurus AJI Indonesia).

Untuk Dewan Pers, buku setebal 198 halaman ini menyiratkan bahwa lembaga ini belum bekerja maksimal dalam menuntaskan dua persoalan besar yang dihadapi pers di Indonesia. Pertama, menjaga dan menjamin kebebasan pers, sebab hingga saat ini ancaman kebebasan pers masih ada dan datang dari kelompok masyarakat, pengusaha, pejabat pemerintah dan lainnya. Kedua, meningkatkan kualitas para jurnalis Indonesia yang masih rendah. Kualitas karya jurnalistik yang rendah secara tidak langsung juga menyebabkan terancamnya kebebasan pers.

Selanjutnya tentang LSF, PR2MEDIA berkesimpulan lembaga ini sangat otoriter dalam menggunting film (sensor). Dalam situasi yang demokratis, kedudukan lembaga ini perlu ditinjau ulang karena wewenangnya yang besar dapat menurunkan daya kritis masyarakat. Kedua, hasil kerja LSF perlu dibuka kepada publik dan perlunya revisi UU perfilman agar ada aturan yang melindungi kebebasan bermedia.

Bagaimana dengan KPI? Lembaga yang mengawasi media elektronik ini mengahadapi kendala struktural dan kultural. Kendala struktural muncul karena pemerintah tidak mau hanya sekedar menjadi fasilitator tetapi ingin menjadi regulator. “Pemerintah masih mewarisi budaya otoriter Orde Baru” (hal 123). Sedangkan kendala kultural, ada ‘tabrakan’ kewenangan KPI dengan Dewan Pers dan LSF. Jika ingin menjadi regulator tunggal di bidang penyiaran, KPI harus berjuang, “ demikian rekomendasi dari PR2Media.

Sementara itu untuk KI, penelitian ini menemukan walaupun memiliki kedudukan kuat, eksistensi KI belum kuat karena menghadapi kendala struktural dan kultural. Salah satu sebabnya, pasal-pasal dalam UU KIP saling bertentangan. Pemerintah juga masih setengah hati dalam mendukung lembaga ini. Secara kultural, sifat masyarakat yang paternalistik juga menjadi hambatan. Tiadnya Kepres soal kelembagaan juga menyebabkan pembiayaan atas lembaga ini menjadi tidak otonom.

Terakhir, PR2MEDIA melihat lembaga BRTI memiliki persoalan eksistensial karena hanya disebut dalam bagian penjelasan dalam UU Telekomunikasi. Selain itu aturan pemerintah yang mengharuskan lembaga ini dikepalai oleh birokrat menyebabkan lembaga dipertanyakan independensinya. Karena itu PR2MEDIA merekomendasikan agar ke depan menjadi regulator yang independen.

Dalam bahasannya, Triyanto mengkritisi beberapa aspek dari buku ini, misalnya soal editing, ada paragraf yang terlalu panjang. Ia juga mengkritisi teori dan metode penelitian serta narasumber. Misalnya ia melihat perlunya ada narasumber pembanding dalam setiap unit lembaga regulator yang diteliti.

Sedangkan Eko menyatakan apresiasinya terhadap penelitian ini karena dapat menumbuhkan semangat pengawasan dan partisipasi publik terhadap kebebasan media. “Ini buku pertama yang membahas eksistensi dan peran lima regulator media di Indonesia,” tandas jurnalis freelance itu.

Amir berharap penelitian yang didanai Yayasan Tifa ini dapat memberi masukan bagi regulator media agar dapat bekerja maksimal bagi kepentingan publik. “Hasilnya akan disosialisasikan ke publik agar dapat dimanfaatkan untuk menilai dan berhubungan secara positif dengan regulator media agar media kita dapat tumbuh secara sehat sesuai prinsip demokrasi,” ujar Amir. (foto dan teks:bambang muryanto)

Posted in Jurnalisme dan Kebebasan Pers | Leave a comment