>Beberapa Hal yang Mengancam Kebebasan Pers

>

Oleh: Bambang Muryanto

Kebebasan pers dapat berdampak baik atau buruk

Tetapi yang pasti tanpa kebebasan pers, tidak bisa menjadi apa-apa, kecuali keburukan

(Albert Camus)

Hingga saat ini, media massa masih menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi publik. Setelah era reformasi bergulir, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi penting yang disajikan media massa, mulai dari kasus korupsi hingga silang sengkarut konflik politik di tingkat elit. Pada jaman Orde Baru, mustahil masyarakat dapat mengakses persoalan seperti ini melalui media massa. Di masa itu, meminjam istilah pakar jurnalistik dari UGM, Ashadi Siregar, media massa tak lebih dari ‘buletin pemerintah’ yang berisi berita kegiatan dan keberhasilan pembangunan.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan BJ Habibie, kita mempunyai UU pers baru, yaitu UU No.40/1999 tentang Pers yang sangat memberikan jaminan atas kebebasan pers dalam tataran yang ideal.[1] Pasal 4, UU No.40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan, Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”

Terbitnya UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran juga melindungi media massa elektronik (radio dan televisi) agar dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara maksimal. Pasal 4 dari UU Penyiaran, mengatakan,” Penyiaran sebagai kegiatan komunukasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”[2]

Bila kita sepakat untuk hidup dalam tatanan sistem politik yang demokratis, sudah selayaknya media massa atau pers diberi jamainan atas kebebasan pers. Sebab, dalam sistem mengharuskan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, pers yang bebas menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk menjalankan mandat itu. Dalam konteks ini, pers sering dikatakan sebagai pilar keempat atau the fourth estate.

Melalui media massa yang bebas, masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingannya. Melalui pers yang bebas pula masyarakat dapat melakukan kritik terhadap kekuasaan.

Meskipun UU Pers sudah memberikan jaminan atas kebebasan pers, tetapi fakta di lapangan hingga saat ini menunjukkan ancaman terhadap kebebasan pers ini masih ada. Masih saja ada kekuatan yang tidak menginginkan kehadiran dari pers yang bebas. Konsekwensinya, ancaman bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dan menyatakan pendapat melalui media massa pun juga ikut terancam. Jika ini terjadi maka kekuatan kontrol dari pers pun akan menjadi tumpul. Seperti dikatakan Albert Camus, yang akan terjadi adalah keburukan: ketidakadilan, penindasan, pelaggaran HAM dan lain sebagainya.

Nah faktor apa sajakah yang menjadi ancaman bagi kebebasan pers saat ini:

Satu hal yang paling serius adalah kriminalisasi pers, yaitu memperkarakan jurnalis akibat berita yang mereka buat dengan tidak menggunakan UU pers sebagai landasannya, tetapi menggunakan UU yang lain seperti KUHP. Biasanya pasal yang digunakan adalah pasal pencemaran nama baik. Akibatnya banyak jurnalis yang menghadapi ancaman penjara. Ini jelas menumbuhkan ketakutan bagi jurnalis ketika akan meliput suatu isu yang konfliktual dan kontroversial.

Contoh terakir adalah Majalah Tempo yang menghadapi gugatan dari PT Asian Agri karena menulis dugaan mpengelapan pajak paling besar dalam sejarah Indonesia, yaitu sekira Rp 1,7 trilyun. Yogyakarta menjadi tempat pertama pasca reformasi dimana ada seorang jurnalis dipenjara karena berita yang dibuat. Ia adalah Risang bima Wijaya yang menulis dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dirut KR, Soemadi M. Wonohito.

Kedua: Konglomerasi media massa. Perusahaan media massa yang semakin menggurita, memiliki anak cabang perusahaan yang bergerak di media massa atau non media massa Konglomerasi di bidang media massa enyebabkan terancamnya pluralisme informasi karena ada penyeragaman informasi. Misalnya berita yang dibuat di TV A sama dengan di radio B dan surat kabar C yang masih satu grup. Robert McCesney menyebutnya sebagai Rich Media, poor democracy.

Sementara itu perusahaan media massa yang mempunyai perusahaan yang bergerak di wilayah bisnis lain menyebabkan media massa yang bersangkutan tidak akan memuat berita soal perusahaan ini jika mempunyai persoalan publik. Contoh: perusahaan dibawah bakri tidak akan terlalu serius membongkar kasus Lumpur Lapindo.Ketiga: Komersialisme media massa. Dalam situasi ini, media massa hanya peduli kepada berita-berita yang hanya laku di pasar saja dan tidak memerlukan cost besar . Media jarang atau enggan membuat berita serius yang benar-benar menyangkut kepentingan publik. Investigasi yang memerlukan biaya besar hampir jarang dilakukan media massa, keculai tempo dan beberapa stasiun televisi nasional.

Keempat: kondisi kesejahteraan dan perlindungan kerja yang buruk bagi jurnalis. Ini menyebabkan masih terus maraknya budaya ‘amplop’ atau sogokan yang jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik. Ini menyebabkan para jurnalis hanya memburu berita-berita yang ‘basah’ dan enggan menggali fakta di lapangan yang mempunyai nilai bagi kepentingan publik yang lebih besar.[3]

Kelima: tekanan dari perusahaan media massa untuk menghasilkan sejumlah berita dalam satu hari. Ini menyebabkan jurnalis hanya memburtu berita yang mudah didapat dan tidak mempunyai kesempatan membuat berita panjang (indepth atau investigasi) tentang suatu persoalan serius. Hal ini menyebabkan hampir semua media massa memuat berita yang hampir seragam, lagi-lagi pluralisme informasi menjadi terancam.

Keenam: munculnya berbagai peraturan UU yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Salah satunya adalah RUU KUHP yang menurut mantan ketua Dewan pers, Atmakusumah memiliki 61 pasal yang berpotensi membawa jurnalis ke balik jeruji. Sebentar lagi kita juga akan mempunyai UU kerahasiaan negara, banyak orang berpendapat ini juga berpotensi memberangus kebabasan pers.

Dari berbagai persoalan ini, sudah selayaknya jika masyarakat sipil melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan terciptanya jaminan atas kebebasan pers yang hakiki. Sekali lagi tanpa ada kebebasan pers maka tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang penting bagi mereka.

UU pers kita sudah memberikan jaminan bagi media massa untuk menjalankan tugas yang luhur. Kini menjadi tugas masyarakat untuk melakukan berbagai hal yang dianggap perlu sehingga media massa dan jurnalisnya dapat menjalankan mandat sosialnya secara maksimal. Tanpa ada tindakan nyata dari masyarakat, UU Pers kita dan UU Penyiaran hanyalah sebuah teks yang tidak akan berarti apa-apa.




[1] Sebetulnya UU Pers juga belum sempurna penuh, misalnya UU ini belum melindungi pers komunitas cetak dan citizen journalism atau jurnalisme warga.

[2] Latar belakang munculnya UU Penyiaran antara lain adalah media massa elektronik mempunyai dampak social yang sangat besar, terutama televise dan kedua, radio dan televise menggunakan frekuensi yang jumlahnya sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan.

[3] Filipina adalah salah satu Negara yang paling berbahaya bagi jurnalis. Sudah banyak jurnalis ditembak mati. Sayangnya masyarakat sipil kurang memberi dukungan bagi kasus ini Dalam percakapan dengan seorang jurnalis dari sana, ia mengatakan ini terjadi karena banyak jurnalis di Negara itu juga berlaku tidak professional sehingga masyarakat merasa tidak kehilnagan ketika terjadi pembunuhan terhadap para jurnalis.

This entry was posted in Opini. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s